KAPABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE

Authors

  • Budi Setiawati Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Heni Suparti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

DOI:

https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.948

Keywords:

Capability, Village Government, Collaborative Governance

Abstract

Dalam penerapan suatu program, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki pemerintahan desa. Hal-hal seperti keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat terjalin prinsip kolaboratif dalam mencapai tujuan program. Untuk mewujudkan program desa peningkatan kualitas keluarga diperlukan sebuah kolaborasi antar aktor baik itu bagi masyarakat, private sector, dan pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai aktor sentral dalam program peningkatan kualitas keluarga. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance untuk mewujudkan program desa pelaksana peningkatakan kualitas keluarga di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang berjumlah 5 orang. Sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen profil desa dan RPJM desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, teknik tersebut digunakan untuk menggali lebih banyak informasi yang akan digunakan untuk hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance untuk mewujudkan program desa pelaksana peningkatan kualitas keluarga dikategorikan “cukup baik”. Namun kemampuan pemerintah desa dalam berkolaborasi dengan private sector masih dalam tahapan peninjauan, belum ada perjanjian atau kesepakatan yang terjalin. Kolaborasi yang dilakukan hanya sebatas dengan pemerintah daerah hingga provinsi. Implikasi penelitian ini adalah kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Nalui membuktikan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah program yang berprinsip kolaborasi maka diperlukan kapabilitas pemerintahan yang kuat untuk dapat menjalin kerjasama antar aktor, baik itu masyarakat, private sector, maupun pemerintah.

Kata Kunci: Kapabilitas, Pemerintahan Desa, Collaborative Governance

References

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. Public Management Review, 23(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777

Chen, Y.-C., & Lee, J. (2018). Collaborative data networks for public service: governance, management, and performance. Public Management Review, 20(5), 672–690. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1305691

Doberstein, C. (2016). Designing Collaborative Governance Decision-Making in Search of a ‘Collaborative Advantage.’ Public Management Review, 18(6), 819–841. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1045019

Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. Sawwa: Jurnal Studi Gender. https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Wedana.

Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of Collaborative Governance. Public Management: An International Journal of Research and Theory, 2(3), 337–358. https://doi.org/10.1080/14719030000000021

Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). Sosiohumaniora. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888

Lustiadi, Y. (2016). Kapabilitas Organisasi Publik Pasca Pemekaran Daerah (Studi Pada Organisasi Pemberi Layanan Dasar di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung). Sosiohumaniora. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9360

Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Jurnal Kebijakan Publik. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.105-110

Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. https://doi.org/10.22146/jsp.15686

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Metode Penelitian Ilmiah.

Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review.

Submitted

2023-12-27

Accepted

2024-03-09

Published

2024-03-28

How to Cite

Budi Setiawati, & Suparti, H. (2024). KAPABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE. PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 8(1), 39–49. https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.948

Issue

Section

Artikel