THE EFFECTIVENESS OF ONLINE SERVICE AN INTELLIGENT LOOK-UP PROGRAM IN THE OCCUPATION AND CIVIC SERVICE OF TABALONG REGENCY
DOI:
https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i1.647Keywords:
Effectiveness, Service, E-KTP, Breaking Down Smart ProgramAbstract
This study aims to describe the effectiveness of the E-KTP service in the Smart Pelanduk program at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service and to identify the inhibiting factors for the E-KTP service in the Smart Pelanduk program at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service. This study uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach with three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The key informants in this study were the intelligent slow down team, village officials, and the community who participated in the smart slow down program. The data that has been collected will be analyzed using the analysis interactive model from Miles and Huberman.
The results of this study indicate that based on the E-KTP Service of the Smart Penetrating Program for the accuracy of program targets, the socialization of the program and program objectives is appropriate and runs smoothly in accordance with the objectives of the intelligent rattlesnake program. Monitoring is still lacking so that program constraints are in vulnerable places. It was not resolved in place at the time of the implementation of the Smart Pelanduk Breakdown. Therefore, there were several factors and in the Smart Pelanduk Breakdown service program, namely non-periodic service, not all printing could be carried out on the spot, the officer who broke the smart trigger was different, then there were several villages for poor internet access. adequate. The results of this study suggest 1) Evaluation needs to be carried out for the sustainability of the intelligent slowdown program so that it can be minimized and even there are no more errors in service. So that the service can continue to run better. 2) The need for monitoring because to provide assurance of certainty and quality control so that the implementation of the program is always in the rules and provisions of the program that has been set.
Keywords: Effectiveness, Service, E-KTP, Breaking Down Smart Program
References
Diah Ajeng Vitaloka. 2019. Efektivitas Pelayanan E-KTP di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujdkan good governance melalui pelayanan public. Yogyakarta: Pustaka.
Frastinggo Saputra. 2017. Efektifitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya dalam mewujudkan pelayanan prima
Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Maksudi, Beddy I. 2017. Dasar-dasar Administrasi Publik. Jakarta: Raja Garafindo Persada.
Martono, Nanang. 2015.Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Miles, Huberman, 2007. Analisis data kualitatif .Jakarta : Universitas Indonesia.
Moleong, lexy j. 2007. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nazarudin, 2013. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta :Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Sari, L.R., & Suryana, I.N.M. 2019. Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
Sugiyono, 2007. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Youang Aula Abdy, Teguh Santoso dan Zakariya, 2020. Efektivitas Pelayanan E-KTP Dengan Sistem Door To Door (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto).
Peraturan perundang-undangan :
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen wajib standar pelayanan publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional terhadap masyarakat.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah bab II Pasal 2C yakni tentang keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pasal 8 mengenai bidang pemanfaatan data dan inovasi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional terhadap masyarakat.
Downloads
Submitted
Accepted
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 stiatabalong.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
