KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DAFTAR ULANG 5 TAHUNAN DIKANTOR SAMSAT TANJUNG DILIHAT DARI ASPEK AKUNTABILITAS

Authors

  • Anisa Rahmawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Rahmi Hayati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Safrul Rijali Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

kualitas, pelayanan, STNK, akuntabilitas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 Tahunan di Knator SAMSAT Tanjung dilihat dari aspek Akuntabilitas. Dan untuk mengetahui factor – factor yang menghambat dalam pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 Tahunan di kantor SAMSAT Tanjung dilihat dari aspek akuntabilitas. Adapun Teknik Analisis Data menggunakan rumus Muhammad Ali (1985) untuk mengetahui tingkat kebenaran responden. Jenis penelitian ini yaitu“ deskriptif kualitatif” dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner/angket, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian  ini adalah Kanit Regident, Petugas pelayanan STNK dan masyarakat yang seluruhnya berjumlah 15 orang.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Perpanjangaan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 tahunan di Kantor SAMSAT Tanjung Sudah cukup berkualitas. Hal tersebut dilihat dari mayoritas jawaban informan. yang diperoleh dari presentase tertinggi yaitu 42,96% maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 Tahunan di Kantor SAMSAT Tanjung dilihat dari aspek Akuntabilitas dengan analisis Muhammad Ali maka hasilnya adalah cukup berkualitas.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, STNK, Akuntabilitas

References

DAFTAR PUSTAKA
Hardiansyah, 2011.Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta
Harianto, Decky.2009. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap KepuasanWajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan”.
A. Hasibuan, Fitriana. 2015. “Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Empat Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tanjungpinang”.
Firdaus, M. R. (2017). Service Reform Of Motor Vehicle Payment Tax On The Department Of Regional Revenue Of South Kalimantan In The City Of Banjarmasin. Jurnal PubBis, 475-489.
Kurniawan, Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan.
Moenir, HAS, 2010, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
Mu’min. 2013. “ Analisis Kualitas Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Palu”.
Pasalong, Harbani.2014. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
Pasalong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
Puspo Sapto Saputro, Raden. 2013. “Studi Tentang Pelayanan Administrasi Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Samsat Induk Samarinda”.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan inflementasi. Jakarta. PT. Bumi Angkasa
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Sri Dinata, Wahyu. 2017.“Kinerja Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pembantu Dalam Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”.
Sugiono, 2011.Metode Penelitian Administrasi.Alfabeta. Bandung
Sugiono, 2013.Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.Alfabeta. Bandung
Tim penyusun. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Tabalong.
UPPD Samsat Tanjung, 2017. Standar Operasional Prosedur.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012. Tentang registrasi dan idenetifikasi kendaraan bermotor
PERPRES RI NOMOR 5 TAHUN 2015,
TentangPenyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
PP no.60 Tahun 2016, Tentang Tarif PNBP. PERMENPAN NO.15 TAHUN 2014 KEPMEN PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.
Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009,Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang no.25 Tahun 2009.Tentang Pelayanan Publik

Published

2020-01-08

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>