IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR

Authors

  • Indah Purnama Dewi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Budi Setiawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Wahyu Subadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

Implementasi, Kebijakan, Izin Belajar, ASN

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang izin belajar Aparatur Sipil Negara dilihat dari segi proses pada BKPSDM Kabupaten Barito Timur. (2) faktor apa saja yang dihadapi dalam administrasi pemberian izin belajar dan jalan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam pemberian izin belajar, khususnya yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif Kualitatif, dengan melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data tabel frekuensi dan juga menggunakan skala Likert dengan mengumpulkan hasil tanggapan dari 25  orang responden di BKPSDM Kabupaten Barito Timur sebagai instansi yang memberi kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini pemberian izin belajar yang diberikan sudah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan BKPSDM Kabupaten Barito Timur dalam pemberian izin belajar menunjukan bahwa : (1). Kebijakan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Timur sudah dilakukan dengan persentasi 67,82% yang diperoleh dari hasil angket dengan 25 Responden. (2) Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur meliputi 2 masalah utama yaitu : Sumber Daya Manusia dan Waktu yang berpengaruh terhadap proses penerbitan administrasi izin belajar.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan ; Izin Belajar ;  Aparatur Sipil Negara

References

Daftar Pustaka
1. Fahmi Irham.2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kesatu. CV. Alfabeta. Bandung.
2. Hamid Edy Suandi.2005.Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran. Edisi Kedua.UUI Press. Yogyakarta.
3. Hasibuan Malayu S.P..2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kesepuluh.PT.Bumi Aksara.Jakarta.
4. Marwansyah.2010.Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua.CV. Alfabeta.Bandung.
5. Pasolong Harbani.2014. Teori Administrasi Publik. Edisi Keenam. CV. Alfabeta. Bandung.
6. Pasolong Harbani .2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Edisi Ketiga. CV. Alfabeta. Bandung.
7. Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Edisi Kesembilan Belas.CV. Alfabeta. Bandung.
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2015 tentang pengelolaan izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Beasiswa di Kabupaten Barito Timur.
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 891/150/II.2/BKD tanggal 17 Oktober 2008 tentang Ketentuan Mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Diklat Struktural PIM Tingkat II, III dan IV bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
12. Oktavia Sulistiana (2014) dalam penelitiannya berjudul “ Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang”.
13. Enny Susilowati (2016) dalam penelitiannya berjudul “ Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Memberikan Izin Belajar untuk peningkatan Kualityas Guru Pegawai ASND”.
14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
15. http://abdiprojo-blogspost.co.id/2010/04/model-model Implementasi Kebijakan Publik.

Downloads

Published

2019-12-28

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>