STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERBUB NO 29 TAHUN 2014 PADA KANTOR KECAMATAN UPAU (Studi Pada Pembuatan Akta Kelahiran)

Authors

  • Zainal Ibad Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Siti Arbayah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

standar pelayanan, akta kelahiran, tabalong

Abstract

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 Yaitu perubahan dari UU No 23 Tahuun 2006 tentang administrasi kependudukan. Akta Kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi persyaratan yang teramat sangat penting yang di perlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kerts yang sudah dicetak, dan bisa di maknai dengan suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Upau (Studi Pada Pembuatan Akta Kelahiran). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu berusaha memberikan pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan ataupun melukiskan keadaan suatu subyek atau obyek penelitian, berdasarkan pada fakta yang kelihatan dan sesuai dengan sebagaimana adanya, dengan langkah pengumpulan data lewat observasi, dokumentasi dan juga Wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu skala pengukuran tingkat standar pelayanan yaitu Jumlah skor hasil pengukuran dikali 100% dibagi jumlah skor edial tertinggal. Hasil penelitian ini menunjukan Standard Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Perbub No 29 Tahun 2014 pada Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong (studi pada pembuatan akta kelahiran) dengan nilai skor yaitu 147 termasuk kategori standar dan memiliki nilai interpretasi persentase yaitu 53,45 %.

Kata kunci : Standar Pelayanan, Akta Kelahiran

References

Sumber : Diolah dari Data primer 2021

Interpretasi Berdasarkan Persentase = 147 x 100% = 53,45 %
275

Sumber : Diolah dari Data primer 2021
Berdasarkan perhitungan skala liker pada gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Perbub No. 29 Tahun 2014 pada Kantor Kecamatan upau (Studi pada pembuatan akta kelahiran) pada indikator standar pelayanan administrasi kependudukan pada skala (53,45%) termasuk pada katagori Standar. mulai dari pembuatan akta kelahiran sampai dengan adanya Slogan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Standard Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Perbub No 29 Tahun 2014 pada Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong (studi pada pembuatan akta kelahiran) dengan kategori standar.

DAFTAR PUSTAKA
Agus Jaya, 2016. Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Ilmu Administrasi Negara, 4, pp.2686-99.
Frida Uli Br. Gultom, 2016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK. Jurnal Adminstrasi Negara, 1.
Moenir, 2017. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
NoviI Rismayanti, 2018. PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN BAJING KABUPATEN GOWA. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2, pp.1-8.
Patilima, Hamid, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
R, Mulyawan, 2017. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jakarta: UNPAD PRESS.
Ratminto & Winarsih, A.S., 2013. Manajemen Pelayanan, disertai dengan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rina Novianti, 2016. IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS. Ilmu Admnistrasi Negara, 2(6), pp.1-6.
Rizqi Fajar Eko J, Mardiono, Farida Nurani, 2017. IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DI KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(11), pp.1-6.
Siagia P Sondang, 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kepada Camat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Published

2022-05-25

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>