IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DILIHAT DARI ASPEK STRUKTUR BIROKRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

Authors

  • Ahmad Fahmi Arief Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Rahmi Hayati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

implementasi, aplikasi, sistem informasi pembangunan daerah

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan teknik kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan proses wawancara dan dokumentasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini yaitu seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berupa dokumen tertulis ada 4 (empat) yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (3) Rencana Strategis Perangkat Daerah dan (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sudah terimplementasi dengan baik. 

Kata kunci : Implementasi, aplikasi, sistem informasi pembangunan daerah

References

Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Laudon, Kenneth C & Laudon, Jane P. (2005). Management Information Systems: Managing the Digital Firm Eight Edition. Boston: Prentice Hall.
Miles, dan Huberman. (2014) Miles, Huberman dan Saldana : Komponen Analisis Data. 14
Sedarmayanti, (2004) Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung.
Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syafiie, I.K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama
Tachjan, (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Yuwono, Sony, dkk. (2005). Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berbasis kinerja). Bayumedia, Malang
Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 1-17
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.
Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, Neni Kumayas. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Soisal dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
Frans Dione, Utami Faradina. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD pada BAPPEDA Kota Bengkulu). JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Rachmawati, Merita Indra (2018) INTERGOVERNMENTAL NETWORK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR). Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Pasal 1 Nomor 4 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 15 Ayat 3.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Sususan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong

Published

2021-11-09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>