IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 PASAL 39 TENTANG PENERTIBAN PKL DI LIHAT DARI ASPEK KOMUNIKASI DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Authors

  • Yunita Anastasia Anin Prodi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Budi Setiawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Siti Arbayah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

implementasi, kebijakan, peraturan daerah, satpol pp, pedagang kaki lima

Abstract

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 pasal 39 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai yang didasarkan pada teori george c.edwards III pada aspek komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Penertiban PKL di Kecamatan Barabai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis interakif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup terimplementasi, Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan peraturan daerah no.14 tahun 2012 tentang penertiban PKL di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Fasilitas.

Kata Kunci : Implementasi,Kebijakan,Peraturan daerah, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima

References

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Hasel, Nogi & S.Tangkitisan, Msi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran Edwards. Lukman Offiset dan Administrasi Publik Indonesia
Pasolong, Harbain. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung
Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta : Bandung
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo: Yogyakarta
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. PT. Karya Unipress: Jakarta
Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cet ke.19 Alfabeth: Bandung
Moerijat, 1995. Analisis Kebijakan Publik. Mandar Maju: Bandung
Solihin, Abdul Wahab, 2016. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta
Nugroho, Riant, 2014. Public Policy. Gramedia: Jakarta
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Pedoman Penulisan Skripsi, 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. Implementation and public policy. London: Scoot, Foresman and company

Sumber jurnal
Mega Angelia Kondurora, Drs.Achmad Taufiq, M.Si, Dzunuwanus Ghulam Manar , S.IP, M.Si . 2016. Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Study Kasus Penertiban PKL Di Monumen Nasional: Diponegoro Journal Of Social and Political Of Science: 1-13
Nuni Trianingrum, Jawade Hafidz. 2017. Model Penegakkan Peraturan Daerah (PERDA) Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang: Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 1 Maret 2017
Nurul Fitria. 2016. Konsistensi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Menjaga Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima): JOM FISIP, Vol. 3, No. 1 Februari 2016
Rizki Suripto. 2017. Resistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Wiyung: Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 3: 194-200
Hartyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid. 2007. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 2: 195-201

Dokumentasi
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang didirikannya Datasemen Polisi Pamong Praja
Perrmendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi PerangkatDaerah

Published

2020-10-06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>