KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DILIHAT PADA ASPEK RESPONSIVENESS DIKANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG

Authors

  • Norjannah Norjannah Prodi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Budi Setiawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
  • Yuzan Noor Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Keywords:

kualitas pelayanan, pelayanan publik, responsiveness

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.Pelayanan publik sekarang ini menjadi salah satu isu penting dan terus berkembang serta penuh kritik dalam perkembangannya dimasyarakat.Pelayanan pembuatan Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan dikabupaten. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis 1) Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Dilihat Pada Aspek Responsiveness Dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 2) Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Dilihat Pada Aspek Responsiveness Dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif.denganmetode pengumpulan data adalah angket dan Dokumentasi.Analisis data mengunakan model persentase rata-rata yang dikembangkan Soejono Soekanto (2006: 269) dengan responden berjumlah 91 orang. Dengan menggunakan teknik Aksidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dan angket menggunakan skala liked.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Dilihat Pada Aspek Responsiveness Dikantor Dinas Kependudukan berdasarkan jumlah persentase responden 40,8 % termasuk dalam kategori “Kurang Berkualitas” dan  Faktor-Faktor penghambat Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Dilihat Pada Aspek Responsiveness Dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan jumlah persentase responden 51% termasuk kategori “Kurang Menghambat”, adanya kesadaran pegawai, pengorganiasian tugas yang berjalan lancar, sarana pelayanan yang dimiliki tergolong lengkap dan memadai, namun pendapatan yang kurang memadai membuat para pegawai tidak semangat dalam bekerja, kemampuan pegawai bertolak belakangdengan profesi yang dimilikinya, masih ada sistem SIAK yang masih terdapat kendala.

Kata kunci : Kualitas pelayanan, Pelayanan Publik, Responsiveness

References

DAFTAR PUSTAKA
Rohman Ainur, Ahmad. 2010. Reformasi pelayanan publik. Malang: Averroes.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pelayanan sebagai perihal cara melayani, servise/jasa, cara atau hasil pekerjaan melayani.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, 2017. Buku profil perkembangan kependudukan kabupaten tabalong 2017, Tanjung.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,2018. Buku renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tabalong tahun 2015 – 2019, Tanjung.
Pasalong Harbani. 2008.Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Pasolong Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Istianto Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Kajian pustaka 2013. Pelayanan publik. Melalui <http://KajianPustaka.com/pelayanan publik/unsure-unsurpelayananpublik//> [diakses pada tanggal 21/07/18]
Kemendegri, Penyelenggaraan akta kelahiran (2016).penyenggaran akta kelahiran pembuatan baru Melalui <http://satulayanan.id/layanan/iindex/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendegri>. [diakses pada tanggal 19/07/2018]
Kep.mempan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kep.mempan Nomor 25 Tahun 2004 tentang definisi pelayanan publik.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Menurut Zeithmal (dalam Kurniawan, 2005:24) (2016), mengatakan bahwa terdapat 4 jurang pemisah yang menjadi kendala di dalam pelayanan public. Melalui <http://www.materibelajar.id/2016/2016/03/faktor-penghambat-pelayanan publik.html?m=1>[diakses pada tanggal 20/07/2018]
Iqbal Mohammad. 2004. Pelayanan Yang Memuaskan “ Kisah, Refleksi, Arti, Strategi, SDM, Dan Benang Merah Pelayanan”. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Pemerintahan Indonesia.2009.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Jakarta
Pemerintahan Indonesia.2002.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Jakarta
Pemerintahan Indonesia.2006.Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang masa kerja.Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 6 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Sinambella Poltak, Litjan dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implimentasi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
Silahudin. 2010.Standard pelayanan publik. Melalui <http://silahudin66.blogspot.co.id/2010/05/standard-pelayananpublik.html> [12/08/17].

Published

2020-10-05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

> >>